Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sayidiman magetan dengan Kejaksaan Negeri Magetan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pada Hari ini, Selasa 9 februari 2021 telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sayidiman magetan dengan Kejaksaan Negeri Magetan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang mana turut Hadir Kepala RSUD beserta Segenap Jajaran dan Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Beserta Segenap Jajaran Kasi dan Jaksa Pengacara Negara.

SONY DSC


Kepala RSUD Sayidiman Magetan dr. Catur Widayat, Sp.B mengaharap dengan adanya perjanjian Kerjasama dalam ranah hukum ini semakin memperkuat soliditas dalam membangun negeri dan bermanfaat terkhusus kepada Kabupaten Megetan. begitu juga dengan Kejaksaan Negeri Magetan yang memiliki Tugas dan wewenang sesuai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 30 ayat (2) : Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.
Pasal 34 (2) : Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.
Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
Pasal 24 (1) : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
Pasal 24 (2) : lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sayidiman magetan dengan Kejaksaan Negeri Magetan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara"